Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah, mengatakan bahwa pemerintah mesti memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi. Hal ini penting agar Indonesia tidak masuk jebakan negara dengan pendapatan menengah.
Pertumbuhan tinggi, kata Piter, juga dibutuhkan untuk memanfaatkan bonus demografi. "Hitungan Core, agar bonus demografi tidak menjadi bencana demografi, kita butuh pertumbuhan rata-rata 7 persen selama sebelas tahun ke depan," ujar Piter dalam pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 31 Maret 2019.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Indonesia masih sempat mempertahankan pertumbuhan ekonomi sedikit demi sedikit naik di tengah perlambatan global. "Semuanya turun tapi kita masih bisa bertahan dan naik sedikit demi sedikit. Saya kira itulah yang kita kerjakan," kata Jokowi ketika ditemui usai makan siang di Restoran Garuda, Jalan Sabang, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019.
Capres inkumben itu mengatakan di lingkup negara G20 dan dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di urutan ketiga. "Kita nomor 3 di dunia, di G20 nomor 3 loh ya," katanya menanggapi kritik soal pertumbuhan ekonomi dari capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Pada 2018, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 5,17 persen.
Atas capaian itu, Piter mengapresiasi pemerintah bisa menjaga pertumbuhan di level 5 persen. Namun, ia mengingatkan Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar agar di tahun 2030 tidak mengalami bencana demografi.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance alias Indef Bhima Yudhistira berujar Cina bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7,8 persen pada puncak usia produktif di tahun 2013 lalu.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa dilihat melalui pertumbuhan infrastruktur yang masif, hingga peningkatan jumlah pabrik anyar di kawasan industri, serta peningkatan volume kargo atau barang ekspor impor. "Ada juga yang sifatnya non fisik misalnya peringkat pendidikan, kesehatan yang membaik dan umur yang lebih panjang," kata Bhima.
